RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menguatnya sinyal Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan mendapat reaksi dari Ketua Umun Partai NasDem Surya Paloh. Paloh tidak mempermasalahkan dan menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi.
"Presiden anggap itu perlu dalam kepemimpinannya, silakan. Itu hak prerogatif presiden. Kan presiden yang menentukan. Beliau memiliki hak prerogratif dalam menyusun kabinetnya. NasDem harus konsisten," ujar Paloh di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Namun, Paloh menyinggung Gerindra yang mengajukan syarat sebelum bergabung dalam koalisi pemerintah. Menurut Paloh, hal itu tidak konsisten.
"Katanya mau dukung tanpa syarat, belum berapa lama sudah berubah pakai syarat," ujarnya.
Paloh mengaku tidak khawatir kursi menteri untuk koalisi berkurang jika Gerindra bergabung. NasDem, katanya, tetap mendukung pemerintah meski tidak dapat kursi dalam kabinet.
"Nggak masalah bagi NasDem. Ada di kabinet boleh, nggak ada di kabinet juga nggak apa apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan," tuturnya.
Paloh tak menjelaskan detail syarat dari Gerindra yang disinggungnya. Namun, Gerindra memang mengajukan konsep ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan keamana kepada Jokowi.
Nah, jika konsep-konsep Gerindra diterima Jokowi barulah ada pembicaraan soal kemungkinan kader partai yang dipimpinan Prabowo itu akan menempati pos-pos terkait.
"Ya kalau kita bicara konsep ketahanan pangan, misalnya kan itu mencakup kementerian (pertanian) dan bidang, kita coba lihat apakah konsepnya diterima semua atau cuma sebagian sehingga kita bisa timbang, apakah konsep itu bisa jalan atau nggak. Karena kalau memberikan konsep lalu kemudian cuma pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik, ya tentunya apa yang kami jabarkan di konsep atau kami janjikan pada waktu kampanye kepada masyarakat tentunya tidak terealisasi sehingga kalau udah dibilang kita bicara orang itu nggak betul sama sekali," tutur Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).